PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Kamis, (9/1/2025).
Dalam rangka itu, Kanwil Kemenkum Sulteng yang dipimpin oleh Rakhmat Renaldy akan terus berupaya untuk menghadirkan berbagai langkah strategis guna memastikan bahwa informasi terkait kegiatan maupun layanan kemasyarakatan dapat diakses dengan mudah.
Bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undang dan Pembinaan Hukum, Sopian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, Rakhmat Renaldy mengatakan bahwa sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam pelayanan dan administrasi hukum, Kemenkum Sulteng menyadari bahwa transparansi informasi merupakan kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam sebuah rapat terbatas bersama dengan jajaran tim Hubungan Masyarakat di Aula Kebangsaan, ia menuturkan, melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan-kebijakan yang diambil, serta dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Penting bagi kami untuk terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pelayanan publik yang kami berikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi serta kolaborasi bersama insan pers, kami yakin dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai layanan yang kami siapkan,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenkum Sulteng akan turut mengoptimalkan penggunaan portal informasi publik, seperti situs resmi dan aplikasi berbasis digital, yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi.
Apalagi, kata Rakhmat Renaldy, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum, Eddy Os. Hieriej baru-baru ini telah meluncurkan transformasi digital yang berbasis pada portal data Kemenkum.go.id.
Portal ini juga dilengkapi dengan fitur untuk memudahkan interaksi antara masyarakat dan seluruh layanan publik di Kemenkum RI.
Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas layanan, Kemenkum Sulteng juga akan berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur negara, terutama dalam hal pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kemenkum Sulteng memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang responsif dan informatif kepada masyarakat.
Salah satu bidang prioritas Kemenkum Sulteng dalam membuka akses informasi adalah terkait dengan layanan hukum, Rakhmat Renaldy sendiri memberi perhatian serius agar seluruh wilayah di Sulawesi Tengah dapat terkategori sebagai wilayah sadar hukum.
“Kita mendukung program transformasi digital yang diusung oleh Bapak Menteri Supratman, dengan memfokuskan pada digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui platform digital, masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi, tetapi juga memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan,” imbuhnya.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
